Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan Ungkap Sebab Harga TBS di Tingkat Petani Swadaya Babak Belur

image-gnews
Massa dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berunjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, 17 Mei 2022. Dalam aksinya, mereka mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat kebijakan yang dapat menolong petani sawit di Indonesia. TEMPO/ Cristian Hansen
Massa dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berunjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, 17 Mei 2022. Dalam aksinya, mereka mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar membuat kebijakan yang dapat menolong petani sawit di Indonesia. TEMPO/ Cristian Hansen
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menjelaskan penyebab harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjerembab. Harga TBS anjlok meski pemerintah sudah membuka keran ekspor sebulan lalu.

“Anjloknya harga TBS sawit saat ini ibarat keran yang dibuka tetapi belum keluar penuh airnya,” kata Herusaat dihubungi Jumat, 24 Juni. 

Ia menjelaskan rendahnya harga TBS sawit tersebab oleh arus keluar crude palm oil (CPO) Indonesia yang belum lancar setelah larangan ekspor dicabut pada 23 Mei. Jumlah TBS keluar dari pabrik, kata dia, saat ini belum maksimal. 

Sejalan dengan itu, pabrik kelapa sawit (PKS) pun saat ini masih membatasi serapan TBS petani sawit swadaya. Musababnya, mereka mengutamakan penyerapan TBS dari perkebunan inti dan plasma milik mereka untuk mengisi tangki.

“Jadi mereka mengutamakan itu dulu karena kan tangki mereka ada yang menjelang penuh, tapi ada yang memang sudah mulai keluar,” katanya.

Meski begitu, tidak semua PKS memiliki industri hilir untuk menyerap hasil olahan TBS sehingga mereka mengandalkan pesanan yang berjalan lambat. Sementara itu, PKS dengan industri hilir memungkinkan penyerapan TBS lebih cepat. Tak hanya itu, kondisi pasca-pencabutan larangan ekspor juga belum kembali normal.

Ia menceritakan momen saat mengecek langsung PKS di Sumatra Barat yang memang memiliki industri hilir. Tangki PKS di Sumatra Barat, katanya, sudah mulai berkurang setengahnya setelah 26 ribu ton ekspor tujuan Pakistan keluar. Sedangkan di Lampung, ada dua tipe PKS yang memiliki industri hilir dan tidak. PKS dengan industri hilir cenderung cepat mengosongkan tangki, sedangkan mereka yang tidak hanya mengandalkan jatah.

“Jadi mereka (PKS non-industri hilir) mengandalkan jatah dari eksportir CPO atau jatah dari industri hilir di luar PKS mereka. Jadi keluarnya CPO dari tangki-tangki PKS itu belum lancar seperti sebelum pelarangan ekspor,” katanya.

Perihal pemberitaan penutupan 11 PKS di Lamandau, Kalimantan Tengah, Heru mengatakan sebetulnya pabrik tersebut tidak tutup. Pabrik memang berhenti menggiling TBS dari petani swadaya karena mereka mendahulukan stok dari kebun inti dan plasma mereka.

“Sebenarnya mereka tidak tutup, tetapi masih beroperasi, hanya saja yang mereka giling itu dari kebun inti sama plasmanya karena kan keluarnya belum seperti dulu,” tuturnya.

Ia tidak memungkiri harga TBS anjlo akibat dampak supply dan demand yang tidak seimbang. Saat ini, permintaan dari TBS masih sedikit sehingga terjadi over-supply yang memaksa pabrik mengambil TBS sebatas kemampuan tampungnya.

“Karena pada saat larangan ekspor itu berlaku kan mereka tetap giling. Setelah larangan ekspor dicabut, CPO belum keluar semua, Flush Out-nya itu juga belum keluar semua,” ucap dia.

Heru belum bisa memastikan berapa ton stok TBS yang oversupply. Namun ia mengatakan PKS akan memastikan penyerapan dari kebun inti dan plasma milik mereka sebelum menyerap milik petani sawit swadaya. Ia mendata saat ini terdapat 1.122 pabrik kelapa sawit.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

1 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.


Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

5 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar


Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Penampakan mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD yang akan dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan, darii gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, tengah menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.


Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

2 hari lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.


Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

2 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL